ANALISIS SISTEM SURVEILANS DIARE DI PUSKESMAS BULILI KECAMATAN PALU SELATAN KOTA PALU

Abstract

Penyakit Diare merupakan penyakit endemis di Indonesia dan juga merupakan penyakit yang berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB) disertai dengan kematian serta merupakan masalah kesehatan masyarakat di Indonesia hingga saat ini, hal ini dapat dilihat tingginya angka kesakitan diare. Puskesmas Bulili adalah Puskesmas dengan kasus diare cukup tinggi, sebagai perbandingan sepanjang tahun 2020 dengan jumlah 195 kasus hal ini membuat penyakit diare menjadi penyakit dengan urutan pertama dengan kasus terbesar dari 10 penyakit di Puskesmas Bulili kota Palu. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi system surveilans diare di Puskesmas Bulili Kota Palu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain observasional, di Puskesmas Bulili Kota Palu pada bulan juni 2021. Variabel dalam penelitian adalah input, proses dan output. Jenis data yaitu data primer dan sekunder. Analisis sistem surveilans diare dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan sistem (input, proses dan output ). Informan dalam penelitian ini adalah satu orang petugas surveilans diare dan informan trianggulasi 1 orang kepala Puskesmas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk bagian input yaitu keterbatasan pengetahuan petugas tentang surveilans diare, jumlah petugas surveilans dimana hanya satu orang saja dan petugas tersebut merangkap sebagai pemegang program lain dan masalah sarana dan prasarana yang masih kurang memadai seperti komputer yang hanya terdapat 1 buah di gunakan juga sebagai tempat pembuatan surat menyurat. Untuk bagian proses, analisis kegiatan program surveilans belum dilakukan berdasarkan kualitas pelayanan dan analisis data belum juga dilakukan untuk kewaspadaan dini diare. Bagian output, informasi yang dihasilkan sangat terbatas belum dalam bentuk grafik. Kesimpulan penelitian ini adalah sistem surveilans di Puskesmas Bulili kota Palu belum optimal dalam komponen input, proses dan output. Sarannya diharapkan kepada pihak Puskesmas mengajukan ke Dinas Kota untuk penambahan petugas surveilans yang terampil dibidangnya untuk masing-masing program surveilans dan dapat bekerjasama dengan pihak Pemerintah Kelurahan/Desa untuk mensosialisasikan dan mengadakan penyuluhan PHBS.